Wajib Lapor Ketenagakerjaan Aplikasi Baru Keluaran Kementerian Ketenagakerjaan

banner 468x60
banner 160x600
BCT- Bandung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, meminta setiap perusahaan yang bergerak diberbagai industri untuk melaporkan setiap dinamika yang terjadi. Pasalnya, saat ini pengawasan setiap industri bisa diakses melalui aplikasi 'wajib lapor ketenagakerjaan'.
Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan, pengawas ketenagakerjaan wajib menjalankan norma Ketenagakerjaan beserta konsekuensinya. Artinya, jika ada pelanggaran yang terjadi disatu perusahaan maka, seorang pengawas harus menjalankan konsekuensinya.
"Kalau konsekuensinya pidana atau perdata ya' diproses. Sesuai aturan aja," ucap Hanif saat mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan ketenagakerjaan di Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (13/9).
Hanif mencontohkan, bila satu perusahaan tidak membayar Upah minimum kepada karyawan, hal tersebut masuk kedalam pelanggaran pidana. Maka, perusahaan tersebut bisa diproses melalui pengadilan bahkan masuk penjara.
"Sejauh ini banyak kasus yang terjadi Bahkan, sedang diproses ada juga yang sudah masuk P21," terangnya.
Hanif menyebut, saat ini sudah ada aplikasi yang bisa diakses oleh pengawas ketenagakerjaan disetiap daerah. Sistem yang dipakai berbasis IT. Sebab, pengawasan ketenagakerjaan tidak bisa dijalankan secara konvensional dengan metode standar melainkan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga terobosan dan inovasi bisa berjalan.
"Dari segi geografis Indonesia itu luas, kalau hanya pengawasan bertumpu pada tenaga orang, berapa SDM yang harus dilibatkan untuk masuk ke setiap industri, khususnya di wilayah terpencil," paparnya.
Kata Hanif, aplikasi pengawasan ketenagakerjaan dirasa sangat membantu. Teknis kerjanya, setiap perusaahaan harus melaporkan seluruh dinamika yang terjadi didalam perusahaan apapun itu. Tujuannya, agar pengawas bisa dengan mudah memantau gejolak apa saja disetiap industri.
"Sistem wajib lapor ketenagakerjaan itu sudah sesuai undang-undang dan harus dilakukan. Ini sudah berlangsung. Sekarang aplikasinya sudah ada dan bisa mempermudah kami untuk memantau," jelasnya.
Ia juga menyebut, Outputnya ada tools untuk monitoring dan pengawasan. Jika ada industri yang melakukan pelanggaran maka pengawas tidak harus datang ke satu industri melainkan bisa dengan mudah memantau ke sistem aplikasi.
"Kalau ditemukan pelanggaran baru petugas mengecek ke lapangan," pungkasnya.(uza)
Category: Ekbis, Pemerintah, Peristiwa, Politik
Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Wajib Lapor Ketenagakerjaan Aplikasi Baru Keluaran Kementerian Ketenagakerjaan"