Di Masa Pandemi, PHRI: Kolaborasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Belum Maksimal

BCT – Bencana pandemic Covid 19 sejak bulan Februari tahun 2020 hingga ini belum memberi tanda-tanda akan berakhir. Menyebabkan terkaparnya Pengusaha sebagai akibat dari daya tahan mereka yang telah melakukan pengencangan ikat pinggang secara maksimal sampai penutupan usaha.

Sejauh ini, PHRI telah memberikan masukan secara tertulis maupun lisan kepada Pemerintah (tingkat Pusat, Provinsi, dan tembusan kepada Walikota/Bupati se Jawa Barat) maupun Instansi terkait perihal kondisi Pengusaha saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

“Kami merasakan bahwa kolaborasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha belumlah maksimal dan komunikasi serta koordinasi tidak berjalan seperti yang diharapkan sebagaimana yang telah kami sampaikan secara lisan maupun tertulis,” kata Ketua BPD PHRI Jawa Barat Herman Muchtar, Kamis (5/8/2021), dalam keterangan pers virtual.

Dampak dari itu semua, terjadi pemasangan Bendera Putih di Kabupaten Garut, rencana pemasangan Bendera Putih di Kota Bandung, rencana pemasangan Bendera Kuning di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, serta aspirasi dari BPC PHRI Kota dan Kabupaten se Jawa Barat.

Hasil dari kondisi tersebut, maka :

Pada 17 Juli 2021, pukul 10.00 WIB di Kabupaten Garut terwujud kesepakatan bersama antara PHRI dan Bupati.

Pada 29 Juli 2021 pada pukul 08.00 – 10.00 WIB, di Kota Bandung terjadi pertemuan antara, Kapolrestabes, Wakil Walikota bersama dengan Pengurus AKAR didampingi Wakil Ketua (Bidang Restoran) BPD PHRI Jawa Barat.

Pada pukul 12. 30, pertemuan secara virtual antara Sekda Kota Bandung bersama Pengurus PHRI Jawa Barat.

Pukul 16.00 WIB, pertemuan secara virtual antara Menparekraf RI beserta jajarannya bersama Pengurus PHRI dan GIPI Jawa Barat.

Pada tanggal 3 Agustus 2021 di Kabupaten Sumedang terjadi pertemuan antara Bupati bersama Pelaku Pariwisata.

Lalu 4 Agustus 2021, jam 13.00 WIB di Jalan Wastukencana (depan Balaikota Bandung), diluar sepengetahuan Organisasi telah terjadi peristiwa “melukai diri” yang dilakukan oleh salah seorang anggota atas nama Gan Bondilie.

Setelah kami amati, bahwa tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, adalah atas inisiatif yang bersangkutan sendiri. Tindakan tersebut adalah dampak dari bencana pandemic Covid 19 yang berlarut larut sehingga mengakibatkan terkaparnya Pengusaha khususnya sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran).

Maka pada 22 Juli 2021 atas keputusan rapat pleno PHRI Jawa Barat serta BPC PHRI se Jawa Barat telah memutuskan dan menyampaikan surat Permohonan Kebijakan Pemerintah tentang Penyelamatan, Pemulihan dan Penormalan Ekonomi Pariwisata khususnya Sektor Hotel dan Restoran (sebagaimana terlampir).

“Kami menyadari di masa pandemic saat ini memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh semua pihak baik secara Kesehatan maupun Ekonomi, dan harapan kita semua untuk mendapatkan solusi agar dapat bertahan untuk melewati masa krisis ini,” tandasnya.

Perlu diketahui, PHRI adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pengusaha Hotel, Pengusaha Restoran dan Lembaga Pendidikan di bidang Perhotelan dan Restoran.

Khususnya di PHRI Jawa Barat memiliki 3 Asosiasi yang membidangi masing-masing sektor usaha antara lain : 1. Riung Priangan, yang membidangi Hotel Bintang 3 – 5; 2. Bumi Melati, yang membidangi Hotel Non Bintang sampai dengan Bintang 2; 3. AKAR, yang membidangi Kafe dan Restoran.

Related posts

Leave a Comment